Oleh : Wahyu Putra Ardyansyah
Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi, yang berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh ORBA yang berkuasa selama 32 tahun, yaitu pada masa presiden soeharto, yang telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi nasional. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan era industriliasi yang menambah kota maupun desa. Adanya penurunan kesejahteraan secara nasional, telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga yang perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Tentunya gerakan feminisme ini deipengaruhi oleh historis sejarah perjuangan bangsa. Jika kita ketahui gerakan perempuan ini telah terjadi di Negara-negara seperti Amerika serikat, Inggris dengan munculnya serikat buruh.
Pada tahun 1929 Ormas Muhammadiyyah juga sudah memberdayakan perempuan sehingga terbentuklah organisasi perempuan Muhammadiyah dengan sebutan Aisyah, dari Ormas Nahdhatul ‘Ulama sendiri yaitu Muslimat maupun Fatayat.
Tentunya hal ini juga ada kaitanya dengan masa hindia-belanda yang mengakibatkan para wanita-wanita ini bersinergi menolak aturan yang dibuat oleh pemerintah belanda, bahwasanya para wanita hanya dibolehkan untuk bekerja seperti sebagai buruh perkebunan.
Pada Abad 20 ini, dengan dilatar belakangi poliik etis yang dilakukan oleh hindia-belanda, sehingga diperoleh pendidikan namun pendidikan ini hanya diperuntukkan oleh para anak bangsawan. Namun seiringnya waktu, napak tilas pendidikan yang dibawa oleh belanda ini juga berpengaruh pada pendiikan pribumi pada masa itu.
Berbicara mengenai gerakan wanita, salah satu gerakan yang terbentuk pada masa PKI yaitu GERWANI yang merupakan geraakan yang dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia simpang kiri.
Pergerakan perempuan Inodesia pada zaman soeharto, perempuan dibatasi seperti Dharmawanita, Bhayangkara dan Bhayangkari. Setelah Orda baru runtuh, ada tahun 1998-1999 gerakan perempuan sudah mulai muncul.
Pada tahun 2004 perempuan hanya diberi 30% oleh pemerintah untuk menduduki Kursi legislative dan eksekutif.
0 Komentar